Oleh : Akbar Muhammad (EIE 17)
Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UI 2019

“Jangan pernah ada yang bayar hutang online saya karena hanya saya yang terlibat. Tidak ada orang lain yang terlibat kecuali saya”– Zulfadli , seorang sopir taksi.

Kemajuan teknologi kini telah merambah sektor keuangan. Kegiatan simpan pinjam yang biasanya dilakukan dengan berjalan kaki hingga berkilo-kilo meter kini bisa diakses melalui genggaman tangan. Bank-bank pun dengan segera bertransformasi untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan yang telah ada. Mulai dari produk dasar seperti transfer antar pengguna hingga transaksi jual-beli saham. Kemajuan ini pun juga menciptakan ranah baru yang sekarang menjadi salah satu pusat atensi masyarakat, namanya ialah Financial Technology atau disingkat Fintech.

Fintech merupakah ranah keuangan digital baru yang mengkhususkan diri pada simpanan atau lending. Hingga saat ini program Fintech berfokus kepada sistem peer to peer lending di mana pemberi dana merupakan sekumpulan investor yang menyetorkan uangnya melalui badan ketiga untuk kemudian disalurkan untuk individu lainnya. Konsep yang terdengar mudah ini ternyata menyimpan segudang permasalahan di belakangnya.

Pada bulan Februari 2019 kemarin, kasus Fintech untuk pertama kalinya muncul sekaligus mengagetkan publik. Zulfadli, seorang sopir taksi memutuskan untuk gantung diri setelah terlilit hutang pinjaman online yang diambilnya. Hal tersebut bermula dari pinjaman yang diambilnya sebesar 500 ribu yang kemudian membesar seiring telatnya pembayaran dilakukan. Kemudian, mental yang tertekan membuat Zulfadli memutuskan untuk gantung diri. Permasalahan ini sebenarnya sudah memakan cukup banyak korban. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBHJ) mencatat setidaknya terdapat 1300 korban yang bernasib sama dengan Zulfadli, terlilit hutang daring. Setidaknya dalam kasus ini terdapat beberapa hal yang membuat peminjam rentan tidak mampu mengembalikannya.

Permasalahan pertama adanya asymmetric information yang sangat besar dari pihak peminjam kepada pembeli. Berbeda dengan bank yang menetapkan batas pinjaman sesuai dengan penghasilan, pelaku usaha Fintech hanya menyaratkan adanya penghasilan atau pekerjaan tanpa nominal yang pasti. Kemudian dari sisi pemberian pinjaman, Fintech hanya melihat dari kacamata kehidupan sosial peminjam serta pertemanan sosial si peminjam saja, tidak seperti bank yang cukup ketat dalam melihat kualitas peminjam.

Kemudian permasalahan kedua adalah bagaimana bunga pinjaman yang terbilang sangat tinggi dibanding institusi keuangan lainnya. Hal tersebut sebenarnya wajar, karena fintech memiliki asymmetric information yang besar, maka risiko yang ditanggung juga besar, sehingga untuk mengkompensasi risiko tersebut, pelaku usaha fintech menetapkan bungga yang tinggi. Rasio bungga tersebut cukup beragam, mulai dari 1% per hari hingga 28% per bulan. Namun terkait dengan hal ini, pihak berwenang Otoritas Jasa Keuangan telah meregulasi melalui maksimal bunga 24% per bulannya.

Permasalahan terakhir dari lini usaha ini ialah munculnya banyaknya fintech ilegal yang beroperasi. Bahkan, per tahun 2018, setidaknya terdapat 635 fintech ilegal yang beroperasi dan memberikan bunga tinggi kepada debitur. Munculnya institusi ilegal tersebut sebenarnya tidak begitu mengejutkan karena pergerakan fintech yang berada di internet sangat masif dan kemudahan dalam menciptakan website membuat pergerakannya menjadi sulit dilacak dan mampu bertumbuh secara cepat.

Dampak dari ketiga permasalahan tersebut akhirnya membuat debitur/ peminjam sangat dirugikan. Data dari LBHJ mengenai 1330 korban tersebut menyebutkan bahwa mereka telah mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, pemerasan serta pencemaran nama baik dengan penagihan dengan etika yang buruk bukan hanya untuk debitur saja, namun juga kepada teman, atasan, hingga keluarga sang peminjam. Permasalahan tersebut telah menimbulkan keresahan ditingkat publik sebenarnya masih dapat diselesaikan.

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya regulasi yang lebih mendalam serta menyeluruh kepada industri fintech. Beleid Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan peraturan fintech atau inovasi keuangan digital (IKD) pada 13/POJK.02/2018 belum mengatur secara rinci terkait mekanisme bunga, kegagalan pembayaran dan masih membahas mengenai mekanisme kerja. Selain itu, perusahaan fintech pun juga perlu berbenah diri. Bukan hanya menawarkan kemudahan dalam mengakses pinjaman, tetapi juga bagaimana untuk menjaga keberlangsungan usaha fintech tersebut melalui pengetatan mekanisme pinjaman serta pengurangan aspek asymmetric information tersebut melalui medium wawancara atau melihat dari kapasitas, modal, karakter serta kondisi atau paling mudah disebut, kemampuan untuk membayar.

Referensi:
Mishkin, F. S. (2014). Macroeconomics: Policy and practice. Boston, MA:

Pearson. Otoritas Jasa Keuangan. POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Diakses dari https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-77- POJK.01-2016.aspx

Sari, Ferrika. (2018). Terima 1.330 Pengaduan, LBH Jakarta Temukan Pelanggaran dari 25 Fintech Legal. Diakses dari http://amp.kontan.co.id/news/terima-1330-pengaduan-lbh-jakartatemukan-pelanggaran-dari-25-fintech-legal