“Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto mewacanakan kemungkinan masuknya personel TNI ke sejumlah kementerian dan lembaga.”

Trauma bangsa Indonesia akan hal-hal yang pernah terjadi pada masa Orde Baru masih menjadi bayang-bayang hingga saat ini. Puluhan tahun telah berlalu, namun luka lama dan memori akan beberapa hal belum dapat dilupakan, salah satunya adalah tentang peran aparatur militer yang terlibat jauh dalam urusan kenegaraan atau biasa disebut dengan “Dwifungsi ABRI”. TNI (pada zaman dahulu bernama ABRI), berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Fungsi utama dari TNI adalah sebagai alat pertahanan negara dan merupakan komponen utama sistem pertahanan negara[1].  Dalam konsep dwifungsi ABRI, TNI tidak hanya bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, tetapi juga memegang kekuasaan dan mengatur negara melalui instansi pemerintahan dan sipil. Dwifungsi ABRI yang terkenal pada masa Orde Baru sebenarnya sudah terjadi sejak Orde Lama, dimana pada masa Soekarno terdapat banyak perwira tinggi yang menjadi kepala daerah, menteri, atau pejabat perusahaan negara. Contohnya antara lain adalah Brigadir Jenderal M. Jusuf yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian Ringan dan Letnan Jenderal Hidayat sebagai Menteri Telekomunikasi.[2]

Meski cikal bakal keterlibatan militer dalam politik sudah mulai terlihat pada masa Orde Lama, keterlibatan militer secara sistematis dan masif di dalam kehidupan politik praktis memuncak pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, konsep ini menjadikan ABRI menduduki jabatan-jabatan strategis pemerintahan yang bahkan pada lembaga legislatif ABRI memiliki wadah berupa Fraksi ABRI. Hal ini jelas menghilangkan netralitas, melemahkan profesionalisme, dan mengarahkan aparat militer pada keberpihakan atas urusan politik tertentu.

Awal bulan Februari 2019, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto mewacanakan kemungkinan masuknya personel TNI ke sejumlah kementerian dan lembaga.[3] Wacana tersebut timbul akibat respons atas permasalahan banyaknya perwira TNI yang menganggur dalam satu dekade terakhir. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 khususnya pasal 47 ayat 1 yang berbunyi “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.” Karena bertentangan dengan pasal tersebut, maka ada usulan untuk merevisi UU tersebut khususnya pasal 47 yang mengatur tentang ketentuan mengenai prajurit yang dapat mengisi jabatan sipil, untuk dapat mewujudkan wacana tersebut.

Terdapat berbagai respons yang muncul akibat adanya wacana penempatan TNI dalam instansi sipil tersebut. Hal ini dianggap dapat mengembalikan doktrin diwfungsi ABRI dimana TNI memiliki fungsi dan wewenang lain selain menjaga pertahanan dan keamanan negara. Penghapusan dwifungsi ABRI merupakan salah satu tuntutan utama masyarakat Indonesia dalam agenda reformasi. Sehingga apabila TNI kembali menduduki jabatan tertentu dan memiliki peran dalam institusi pemerintahan maupun lembaga terkait, hal ini akan menyalahi agenda reformasi dan dapat mengganggu tata sistem pemerintahan yang demokratis.

Aparat militer juga memiliki batasan dalam urusan “memilih dan dipilih dalam pemilu”. Hak atas urusan pilih memilih yang dimiliki oleh TNI tidak lah penuh seperti masyarakat sipil pada umumnya. Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 pasal 39 poin nomor 4, dimana prajurit dilarang untuk terlibat dalam kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.[4] Serta merujuk pada UU Nomor 34 Tahun 2004 pasal 47 ayat 1 yang menyatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.[5] Maka, TNI tidak memiliki hak politik yang penuh sebagaimana masyarakat sipil lainnya.

Keterlibatan TNI dalam urusan kenegaraan juga dapat menimbulkan beberapa implikasi pada sisi TNI dan keberlangsungan kehidupan politik. Hasil kajian LIPI pada 2001 menyebutkan bahwa kontribusi militer di dalam negeri dapat berakibat negatif apabila digunakan secara berlebihan dan tidak tepat sesuai konteks yang akan berimplikasi pada: pertama, berkurangnya konsentrasi dan persiapan militer terhadap pelaksanaan fungsi utamanya, yaitu menghadapi perang. Kedua, dikhawatirkan dapat menimbulkan bentuk-bentuk intervensi militer terhadap ranah sipil, dimana hal ini akan berdampak buruk pada demokrasi dan pembangunan profesionalisme.[6] Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza, menyampaikan bahwa penempatan TNI di institusi pemerintahan dapat mengurangi pos-pos birokrat ASN (Aparat Sipil Negara) yang telah berkarir belasan bahkan puluhan tahun serta rentan memicu konflik dan friksi di internal birokrasi pemerintahan yang dapat diakibatakan karena kecemburuan antara ASN dan TNI, dimana ASN yang berkompeten dan seharusnya dapat bekerja di institusi pemerintahan justru tergantikan oleh TNI.[7] Maka, tidak seharusnya TNI mengemban dwifungsi dan terlibat di tubuh pemerintahan.

Aparat militer juga menorehkan luka dan memori pada bangsa Indonesia atas keterlibatannya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Menilik 20 tahun ke belakang, terdapat sejumlah catatan hitam dalam ranah hukum dan HAM. Beberapa kasus yang dicatat oleh KontraS antara lain kasus Pulau Buru (1965-1966), Penembakan Misterius (1981-1985), Peristiwa Tanjung Priok (1984-1987), Peristiwa Talangsari (1984-1987), Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh (1989-1998), DOM di Papua (1963-2003), Penculikan dan Penghilangan secara Paksa (1997-1998), Peristiwa Trisakti 12 Mei 1998, Kerusuhan 13-15 Mei 1998, Semanggi I dan Semanggi II (1998-1999), dan masih banyak lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan anggota TNI yang tidak terlalu tersorot oleh media.[8] KontraS juga mencatat bahwa sejak tahun 2016 hingga 2017 telah terjadi 138 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan TNI.[9] Jumlah tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat kasus-kasus pelanggaran lainnya yang tidak dilaporkan dan tidak tercatat. Dampak yang timbul adalah tergerusnya kepercayaan publik terhadap aparat militer yang seharusnya melindungi dan menjaga negara ini.

Terlepas dari hal-hal yang disebutkan di atas, wacana penempatan TNI di institusi pemerintahan dan lembaga negara merupakan pengingkaran terhadap reformasi dan dapat mengganggu stabilitas politik dan tatanan demokrasi di Indonesia. TNI seharusnya fokus untuk menjalankan tugas dan kewajiban utamanya, yaitu menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Berdasarkan sejarah, keterlibatan TNI yang terlalu dalam pada urusan kenegaraan menimbulkan beberapa polemik dan perpecahan dalam lingkup pemerintahan. Dimana netralitas, independensi, serta profesionalisme TNI diragukan. Wacana untuk merevisi UU Nomor 34 Tahun 2004 khususnya pasal 47 merupakan jalan pintas untuk mewujudkan kembali keterlibatan TNI pada institusi dan lembaga negara. Oleh sebab itu, wacana untuk merevisi UU Nomor 34 Tahun 2004 perlu dikaji ulang dan dipertimbangkan urgensinya, serta perlu menimbang dampak yang akan terjadi atas revisi UU tersebut terhadap kestabilan kehidupan bernegara.

Apakah pemerintah berkeinginan untuk membuka luka dan memori hitam pada masa Orde Baru dengan mengkhianati Agenda Reformasi?

“Militer dididik untuk menumpas, bukan diskusi’ – Mochtar Pabotinggi

Referensi

[1] Peran, Fungsi, dan Tugas TNI (Diakses dari https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.htmlhttps://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html)

[2] Matanasi, Petrik.(2017) (Diakses dari https://tirto.id/abdul-haris-nasution-si-penggagas-dwifungsi-abri-cv3x)

[3] Bhaskara, L. Adhi (Diakses dari https://tirto.id/wacana-personel-tni-di-institusi-sipil-gelombang-baru-militerisme-dgcv)

[4] UU Nomor 34 Tahun 2004 tentan TNI (Diakses dari http://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF)

[5] UU Nomor 34 Tahun 2004 tentan TNI (Diakses dari http://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF)

[6] Araf, Al.(2016) (Diakses dari http://www.imparsial.org/publikasi/opini/militer-dan-politik/)

[7] Prabowo, Haris.(2019) (Diakses dari https://tirto.id/komisi-ii-penempatan-perwira-tni-di-kementerian-bisa-picu-konflik-dfH2)

[8] Erdianto, Kristian.(2016) (Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/07220041/Kontras.Paparkan.10.Kasus.Pelanggaran.HAM.yang.Diduga.Melibatkan.Soeharto?page=all)

[9] Chairunnisa, Ninis.(2017) (Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1021949/hut-tni-ke-72-kontras-beberkan-pelanggaran-ham-melibatkan-tni)