Diskusi Taman Makara 1
Sabtu dan Minggu, 16 dan 17 Mei 2020

Diskusi Taman Makara (Distara) merupakan salah satu acara diskusi publik yang diadakan oleh Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UI 2020. Distara dilaksanakan dalam bentuk diskusi ringan tentang sebuah isu sosial politik yang sedang hangat dan kontroversial, dipandu oleh seorang moderator. Diskusi ini umumnya dilaksanakan di area selasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Namun, sehubungan dengan dilaksanakannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat pandemi Covid-19, Distara pertama di tahun 2020 dilaksanakan secara daring. Melalui media live Instagram, Departemen Kajian dan Aksi Strategi BEM FEB UI mengadakan rangkaian Distara dalam dua hari, Sabtu dan Minggu, 16 dan 17 Mei 2020 pukul 15.00 WIB. Pada kesempatan kali ini, Distara mengangkat topik ‘Modern Slavery in Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF) and What should Government Do?’ yang berangkat dari terkuaknya kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap anak buah kapal (ABK) migran dari Indonesia.

Di hari pertama, Sabtu, 16 Mei 2020, Distara menghadirkan Afdillah Chudiel, Jurukampanye Laut Greenpeace Indonesia sebagai narasumber. Diskusi dipandu oleh moderator Muhammad Husni Abdul Fatah selaku staf Departemen Kastrat BEM FEB UI 2020. Diskusi hari pertama ini dimulai dengan pemaparan kasus yang telah dirangkum Greenpeace Indonesia, bekerja sama dengan SBMI, dalam reportase mereka bertajuk “Seabound: The Journey to Modern Slavery on The High Seas”. Reportase tersebut menunjukkan secara nyata kasus perbudakan yang terjadi pada ABK asal Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya di industri penangkapan ikan di laut lepas.

Hari kedua pelaksanaannya, Distara menghadirkan Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019. Diskusi berlangsung dengan dimoderatori oleh Rofian Anwar (Kepala Departemen Kastrat BEM FEB UI 2020). Sebagai narasumber yang pernah menjabat sebagai menteri KKP, alur diskusi menggali lebih dalam bagaimana seharusnya pemerintah memerangi IUUF sedari awal, karena permasalahan ini sudah muncul sedari dulu, mungkin telah berlangsung selama dua puluh hingga tiga puluh tahun ke belakang. Di dalam IUUF itu sendiri menjalar berbagai permasalahan seperti pelanggaran keamanan penangkapan, pengrusakan ekosistem hingga satwa liar, human trafficking, dan modern slavery adalah salah satunya. Berkaitan dengan permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi beberapa waktu lalu, esensinya bukan terletak pada pelarungan, namun lebih kepada perlakuan tidak manusiawi yang diterima oleh para ABK.

Negara harus hadir untuk mengatasi ini dengan menunjukkan komitmen, Selama ini seluruh instrumen dan regulasi yang sudah ada tidak pernah secara optimal dilaksanakan dan diawasi. Komitmen inilah yang seharusnya menjadi kunci bagi pemerintah untuk berani mengeksekusi semua instrumen dan regulasi untuk bersama-sama mengatasi permasalahan IUUF ini. Di tahun 2016-2017 hampir tidak ada kasus seperti ini muncul dan seharusnya kita bisa ulangi itu.

Human rights adalah salah satu instrumen penting yang harus negara pertahankan. Selain itu, terkait dengan IUUF ini, negara juga harus bisa melihat sudut pandang sustainability dari industri perikanan itu sendiri. Termasuk komitmen untuk meratifikasi ILO yang menyangkut baik itu hak asasi manusia dan keberlanjutan alam dalam hal ini ekosistem laut.

Pesan terakhir dari Ibu Susi adalah mengajak kita, para pemuda, untuk meningkatkan rasa empati dan terus mengupayakan pengetahuan yang kita punya untuk memastikan hak asasi manusia bangsa kita tetap terjamin. Jangan terlalu banyak hangout in the cloud dengan kegiatan yang menyia-nyiakan waktu. Pernyataan penutup Ibu Susi pun sekaligus menutup rangkaian acara Distara 1.

Narahubung:
Rofian (+6285888245207)

Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FEB UI 2020
#BeraniMembumidanBerkarya
#CollaborativeEmpowerment