BEM FEB UI

[PRESS RELEASE : Sarasehan Untuk Negeri 2020]

Sarasehan Untuk Negeri atau yang biasa disingkat Seruni merupakan salah satu acara diskusi publik yang diadakan oleh Departemen Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa FEB UI sebagai respons terhadap isu-isu strategis di Indonesia. Kegiatan ini diadakan dalam bentuk seminar dan diskusi dengan para ahli dari berbagai latar belakang yang berbeda untuk membahas isu strategis yang diangkat. Kegiatan ini dilaksanakan pada 10 Oktober 2020, melalui aplikasi zoom pada pukul 13.00 – 16.50 WIB. 

Sarasehan Untuk Negeri 2020 mengangkat tema utama “Civil Expression: Aligning Our Paradigm About Freedom of Speech”. Secara garis besar, Seruni tahun ini menghadirkan pemahaman mengenai bagaimana batasan dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat di Indonesia. Melalui garis besar ini, tema seruni dikerucutkan menjadi dua tema: “Revealing the Vague Boundaries on Freedom of Speech” dan “Addressing our Freedom of Speech in The Digital Age”.

Acara ini terbagi menjadi dua rangkaian acara, yakni sesi seminar dan sesi talkshow. Sesi seminar yang bertemakan “Revealing the Vague Boundaries on Freedom of Speech” berusaha untuk mencari jawaban atas batas samar dari kebebasan berpendapat secara komprehensif. Sesi ini dihadiri oleh tiga pembicara yang merupakan ahli di bidangnya. Yakni:

  1. H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A., (Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019 – 2024)
  2. Dedy Permadi Ph.D (Staf Khusus Kominfo bidang Digital dan SDM)
  3. Wahyu Dhyatmika, (Pemimpin Redaksi Majalah Tempo)

Bambang Soesatyo selaku ketua MPR RI menegaskan bahwa bentuk kebebasan berekspresi masih menimbulkan ruang diskusi untuk mengemukakan pikiran dan pendapat. Dengan merujuk pada UUD 1945, kebebasan berpendapat dijamin, namun harus disertai dengan pertanggungjawaban. Kemudian Dedy Permadi menegaskan bahwa Pemerintah berperan dalam mendorong kebebasan berekspresi melalui tiga fungsi, yakni sebagai fasilitator, regulator, dan edukasi. Sesi ini kemudian ditutup dengan pemaparan dari Wahyu Dhyatmika, mengenai peran pers dalam demokrasi. Ia menyampaikan bahwa kebebasan pers memungkinkan media melakukan fungsi pengawasan pada institusi publik dan menjaga akuntabilitas dari para pemegang amanah rakyat. Dengan ini, pers merupakan pilar keempat dalam demokrasi. 

Kemudian dilanjutkan dengan sesi talkshow, yang bertemakan “Addressing our Freedom of Speech in The Digital Age”. sesi ini dimoderatori oleh Jusuf King Sihotang, Ketua BEM FEB UI tahun 2019. Sesi ini membahas bagaimana kebebasan berpendapat dan etika berpendapat yang baik di era digital. Sesi ini dihadiri oleh:

  1. M. Fadjroel Rachman, (Juru Bicara Presiden RI)
  2. Ibnu Nadzir Daraini S.Ant., M.Sc., (Peneliti Antropologi Digital LIPI)
  3. Ravio Patra, (Peneliti Kebijakan Publik)
  4. Cania Citta, (Head of Content GEO LIVE)

Pada sesi ini, para pembicara menyampaikan argumen dan pendapatnya terkait tema yang ada.  Cania Citta beranggapan bahwa definisi media yang harus memiliki identitas lembaga yang jelas, sudah tidak dapat digunakan lagi. Karena di era digital ini semuanya sudah menjadi media. Siapapun yang memproduksi informasi, maka dia adalah media. Membicarakan kebebasan pers, maka sama seperti membicarakan kebebasan individu. Karena individu telah menjadi media itu sendiri. 

Fadjroel Rachman menyampaikan bahwa Masa depan demokrasi-konstitusional kita bergantung kepada meluas dan mendalamnya struktur/lembaga dan regulasi demokrasi serta terciptanya kultur/habitus demokrasi yang menciptakan manusia demokratis. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa jika ada UU bermasalah bersegeralah judicial review ke Mahkamah konstitusi.

Selanjutnya, Ravio Patra mengungkapkan komparasi kebijakan terkait bagaimana negara meregulasikan informasi dan transaksi elektronik di berbagai negara dan implementasinya di negara-negara terkait. Ibnu Nadzir, selaku peneliti mengamati bahwa penggunaan ITE selama beberapa tahun terakhir, rentan sekali digunakan oleh pejabat negara/aparat untuk melawan rakyat biasa dalam beberapa kasus. Orang yang mengadukan kasus korupsi, justru ia dihadapkan oleh UU ITE. 
Sarasehan untuk negeri 2020 ditutup dengan pidato penutup dari Yenny Wahid, selaku Direktur Eksekutif dari The Wahid Foundation. Menurutnya, sosial media hari ini adalah sebuah keberkahan. Karena memberikan mekanisme untuk check and balances: memastikan ada suara citizen yang bisa didengar, yang bisa menentang hegemoni suara dari pemerintah. Akan tetapi, beliau tidak mengelakkan bahwa terdapat sebuah tantangan, yakni bagaimana mengelola freedom of speech ini sehingga tidak menjadi pisau yg mengoyak kohesi kita sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu, beliau berpesan bahwa generasi muda harus memastikan bahwa narasi yang berkembang di masyarakat, adalah narasi yang positif dan memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendengar satu perspektif saja.