BEM FEB UI

[PRESS RELEASE: The 7th Sarasehan Untuk Negeri]

Sarasehan Untuk Negeri atau yang biasa disingkat Seruni merupakan salah satu acara diskusi publik yang diadakan oleh Departemen Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa FEB UI sebagai respons terhadap isu-isu strategis di Indonesia. Kegiatan ini diadakan dalam bentuk seminar dan diskusi dengan para ahli dari berbagai latar belakang yang berbeda untuk membahas isu strategis yang diangkat. Kegiatan ini dilaksanakan pada 2 Oktober 2021, melalui aplikasi Zoom Meeting dan Youtube Live pada pukul 12.30 – 17.00 WIB. 

Sarasehan Untuk Negeri pada tahun ini mengangkat tema “A Blueprint for Change : Contriving the Ideas of Corruption Eradication”. Tema ini pada muncul karena adanya kekhawatiran atas pemberantasan korupsi yang bisa dibilang makin memburuk akhir-akhir ini. Berangkat dari kekhawatiran ini, tema SERUNI dikerucutkan menjadi dua tema: “Building Public Trust: Fostering Indonesia’s Political Integrity” dan “Disrupted Democracy: Lack of Consistency in Corruption Eradication.

Acara grand seminar seruni terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi seminar dan sesi talkshow. Sesi seminar pada SERUNI tahun ini bertema “Building Public Trust: Fostering Indonesia’s Political Integrity”. Melalui tema ini, SERUNI berusaha untuk mencari cara mempercepat pemberantasan korupsi melalui membangun kepercayaan publik. Sesi seminar ini dihadiri oleh empat pembicara dengan latar belakang yang berbeda-beda, yakni:

  1. Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si (Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan)
  2. Prof. Dr. Tjipta Lesmana M.A (Pakar komunikasi politik). 
  3. Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah)
  4. Donal Fariz (Pendiri Visi Integritas)

Sesi seminar dimulai dengan presentasi oleh Bapak Erwan Purwanto selaku perwakilan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia. Pak Erwan mempresentasikan mengenai upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam konteks reformasi birokrasi. Pak Erwan juga memaparkan mengenai kekhawatiran dari Presiden Joko Widodo mengenai isu korupsi, khususnya penggunaan APBN dan APBD yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat serta kewenangan pejabat dalam penggunaannya harus berhati-hati. 

Seminar kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Prof. Dr. Tjipta Lesmana M.A. Prof Tjipta memaparkan bahwa korupsi di Indonesia sudah membudaya dan makin memprihatinkan. Beliau berpendapat bahwa korupsi terjadi karena sense of morality, rasa kepemimpinan, dan sistem politik yang masih kurang dan harus dikembangkan lagi. 

Kemudian Bapak Ganjar Pranowo masuk dan memberikan penjelasan mengenai cara mengelola birokrasi. Pak Ganjar menjelaskan bahwa korupsi bisa dikurangkan jika ada etika yang dipegang. Beliau juga menyebutkan bahwa biasanya korupsi terjadi karena adanya kekuasaan dengan kontrol yang kurang atau adanya kolusi antar kekuasaan. 

Pembicara terakhir adalah Donal Fariz yang membahas mengenai masa kelam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa saat ini merupakan masa paling kelam KPK, dan dua puluh bulan KPK era baru cenderung memunculkan kontroversi seperti penyingkiran 57 pegawai KPK melalui tes TWK. Ia mengakhiri materinya dengan berkata bahwa KPK hanya bisa diselamatkan jika UU KPK hasil revisi dibatalkan atau pimpinan KPK yang sekarang dirombak. 

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi talk show yang bertemakan “Disrupted Democracy: Lack of Consistency in Corruption Eradication”. Sesi ini dimoderatori oleh Budi Adiputro, seorang jurnalis dan pendiri dari Total Politik. Sesi ini membahas tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang inkonsisten. Sesi ini dihadiri oleh:

  1. Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019)
  2. Asfinawati (Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)
  3. Edbert Gani (Peneliti CSIS)
  4. Razilu (Irjen Kemenkumham)

Pada sesi talk show, para pembicara mengungkapkan argumen dan pendapatnya mengenai “Disrupted Democracy: Lack of Consistency in Corruption Eradication” yang dipandu oleh Budi Adiputro selaku moderator. Asfinawati beranggapan bahwa terdapat kaitan yang erat antara demokrasi dan korupsi. Pemerintahan yang otoriter dapat menjadi penyebab dari korupsi suatu negara. Korupsi dapat menjadi motif bagi orang yang otoriter untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Begitu korupsi semakin banyak, kita dapat melihat tingkat demokrasi negara tersebut.

Edbert Gani berpendapat bahwa sistem politik dan partai perlu diperbaiki. Partai politik di Indonesia kini terlalu banyak dan membuat presidentialization of partai politik dimana partai politik tidak lagi memiliki ideologis yang diperjuangkan, tetapi hanya untuk mendorong orang-orang yang akan maju. Partai politik membutuhkan banyak uang dan karena kondisi ekonomi tidak terlalu terbuka, maka kegiatan dilakukan secara ekstraktif untuk menjalankan demokrasi elektoral.

Selanjutnya, Fahri Hamzah menyampaikan bahwa demokrasi gagal karena cita rasa akan pikiran demokrasi mulai hilang. Masyarakat selalu memerlukan kebebasan dalam cita rasa demokrasi dan kini hal tersebut mulai hilang dalam diri KPK, terutama ketika mereka membela penyadapan yang tidak bertanggung jawab dan membela seorang tersangka yang tidak didampingi oleh lawyer. Demokrasi merupakan ide yang complicated sehingga kita perlu terus memberantas korupsi dan kita tidak boleh menyeret arus sejarah hingga tergoda akan otoritarianisme. 

Pendapat selanjutnya diungkapkan oleh Bapak Razilu selaku Irjen Kemenkumham. Bapak Razilu mengungkapkan bahwa Kemenkumham telah menerapkan birokrasi digital. Perlu adanya perubahan mendasar dan cepat untuk pelayanan digital, sekiranya indeks kepercayaan terhadap Kemenkumham relatif meningkat. Perbaikan sistem merupakan solusi yang tepat untuk pemberantasan korupsi. Peningkatan kualitas SDM juga menjadi penting sebab sistem hanyalah sistem dengan orang dibaliknya. Kemenkumham menegaskan bahwa pemberian sanksi akan dilakukan kepada orang-orang yang melakukan penyimpangan.

Sesi talkshow ditutup dengan closing statement dari beberapa narasumber. Edbert Gani berpesan bahwa perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan agar adanya kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Pak Razilu menyampaikan bahwa integritas perlu dijaga dengan peningkatan kualitas SDM dari segi karakter dan kompetensi. Asfinawati berpesan bahwa birokrasi yang baik belum tentu mensejahterakan rakyat, perlu bertanya kepada rakyat agar pemberantasan korupsi sejalan dengan peningkatan hajat hidup rakyat. Fahri Hamzah menyampaikan bahwa perlu adanya perubahan yang terus dilakukan dan perlu optimis akan adanya pemimpin baru, yaitu anak-anak muda Indonesia yang berpikir cerdas agar negara bertumbuh dengan baik.

***

 

Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UI 2021

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Depok, Jawa Barat.

 

Narahubung:

Kepala Departemen – Muhammad Jihad W. (+6281547187971)

Wakil Kepala Departemen – Putri Aaqilah. D (+6287880094477)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *